Pelopor Pendirian Bank Tanpa Bunga


Keterangan:
PENGHARGAAN
  • Penghargaan Tanda Kehormatan (Satyalancana) Presiden Republik Indonesia tahun 2016
PROFIL
  • Lahir: Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah
  • 10 Agustus 1920
  • Meninggal: Jakarta, 8 November 1998
  • Istri: (alm) Nurhani
  • Anak: - Hasni Hasan Basri
    - Husni Hasan Basri
    - Kartini Fahmi Idris
    - Djeni Husaini Hasan Basri

PENDIDIKAN
  • Sekolah Rakyat dan Diniyah Awaliyah Islamiyah Muara Teweh (1928-1935)
  • Madrasah Tsanawitah Muhammadiyah Banjarmasin (1935-1938)
  • Sekolah Zu’ama Muhammadiyah Yogyakarta (1938-1941)

KARIER
  • Pendiri Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Marabahan, Kalimantan Selatan (1941-1944)
  • Pendiri Persatuan Guru Agama Islam di Kalimantan Selatan
  • Anggota DPR-RI dari Partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) (1955)
  • Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (1984-1990)
  • Pendiri Bank Muamalat Indonesia (1991)

Kiai Haji Hasan Basri (1920-1998) tercatat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 1984-1990. Ia adalah seorang da’i dan pernah menjabat Imam Masjid Al-Azhar, Jakarta.

Sejak kecil, Hasan Basri sudah gemar belajar membaca Al-Quran, serta mempraktikkan ajaran dan ibadah Islam. Pada usia tiga tahun Hasan Basri sudah ditinggal pergi oleh sang ayah, Muhammad Darun, yang berpulang menghadap Yang Maha Kuasa pada tahun 1923. Sejak itu pula, bersama dua saudaranya, mereka pun hanya dibesarkan oleh sang ibu, Siti Fatimah.

Pagi hingga siang, Hasan kecil belajar di sekolah rakyat (SR). Sore harinya, anak kedua dari tiga bersaudara ini meneruskan pelajaran di Diniyah Awaliyah Islamiyah (DAI). Di sekolah DAI, dia belajar membaca Al-Quran, menulis dan membaca tulisan Arab, serta mempraktikkan ajaran dan ibadah Islam. Dia murid yang cerdas, selalu menjadi terbaik di kelasnya, sehingga dia sangat disayang oleh gurunya yang memiliki nama sama dengan kakeknya, Haji Abdullah. Maka, tatkala dia duduk di kelas tiga, gurunya itu mempercayainya mengajar di kelas satu dan dua.

Lulus dari SR, Hasan Basri meninggalkan desa kelahirannya untuk melanjutkan sekolah di Banjarmasin. Ia melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah (1935-1938) di Banjarmasin. Saat Buya Hamka berkunjung ke Banjarmasin, dia sangat mengagumi ulama Muhammadiyah itu, apalagi setelah melihatnya berceramah. Sejak itu, Hasan bercita-cita menjadi ulama seperti Buya Hamka.

Setamat MTs, dia melanjutkan ke Sekolah Zu’ama Muhammadiyah (1938-1941) di Yogyakarta. Dia menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Sesudah tamat, ia pun menikah di usia 21 tahun dengan Nurhani.

Kendati terbilang masih sangat muda, dia bersama sang istri sudah berpikir lebih dewasa dari usianya. Pasangan suami-istri muda ini mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Marabahan, Kalimantan Selatan. Mereka berdualah yang menjadi gurunya. Namun, tahun 1944 madrasah itu ditutup karena situasi perang. Dia sempat mendirikan Persatuan Guru Agama Islam di Kalimantan Selatan.

Selain mengajar, Hasan Basri juga sering pidato dan khotbah di masjid, serta ceramah di majlis taklim. Hal ini membuatnya sangat dikenal luas di lingkungan masyarakatnya. Hal ini pula yang mendorong Hasan Basri terjun ke gelanggang organisasi dan pergerakan politik. Ia pun aktif dalam Partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) yang, kala itu, diikrarkan sebagai satu-satunya partai politik (parpol) Islam. Hasan Basri dan keluarga lalu hijrah ke Jakarta saat Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk, dan dia terpilih menjadi anggota DPR mewakili provinsinya.

Namun, pada tahun 1960, Partai Masyumi dibubarkan pemerintah. Maka, dia sebagai anggota Pimpinan Pusat Partai Masyumi tidak dapat lagi bergerak dalam politik. Gerak politik ulama dan pemimpin Islam dipersempit, terutama setelah DPRRI hasil pemilu yang pertama, Pemilu 1955, dibubarkan dengan Dekrit Presiden Sukarno.

Sebagai ulama dan zu’ama (pemimpin Islam), dia merasa tidak ada lagi organisasi politik yang cocok menyalurkan pemikiran dan pandangan politik yang diyakininya. Maka, ia memutuskan untuk menekuni pelayanan dakwah: langsung terjun ke tengah tengah masyarakat, mengawal moral dan akidah umat. Dia pun akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), 1984-1990, sampai dia meninggal dan digantikan oleh K.H. Ali Yafie.

Saat menjabat ketua umum MUI, pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Paket Oktober (Pakto) tahun 1998, yang mendorong berdirinya bank. Banyak umat Islam yang bertanya kepadanya mengenai bunga bank yang oleh sebagian kalangan dianggap haram. Selaku ketua MUI, dia mendengar keluhan umat Islam tersebut. Ia merespon dengan menggelar seminar “Bank Tanpa Bunga“ di Cisarua, Agustus 1991, yang dihadiri para pakar ekonomi, pejabat Bank Indonesia, menteri terkait, serta para ulama.

Waktu itu ada tiga pendapat; (1) ada yang menyebutkan bunga bank haram; (2) bunga bank halal; dan (3) ada juga yang berpendapat bunga bank syubhat. Lalu, seminar itu merekomendasikan agar KH Hasan Basri selaku ketua umum MUI membawa masalah itu ke Munas MUI yang diadakan akhir Agustus 1991. Munas MUI itu memutuskan agar MUI mengambil prakarsa mendirikan bank tanpa bunga. Untuk itu, dibentuk kelompok kerja yang diketuai oleh sekjen MUI yang waktu itu dijabat oleh HS Prodjokusumo. Dilakukan lobi melalui BJ Habibie, sampai akhirnya Presiden Soeharto menyetujui didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Resminya, BMI lahir tanggal 1 November 1991. Pada tanggal 3 November 1991, atas prakarsa Presiden Soeharto, dilakukan penghimpunan dana di Istana Bogor. Kemudian, setelah semua perangkatnya dilengkapi, BMI beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992